JATIM MEMANGGIL - Nampaknya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro mencium dugaan korupsi di salah satu Dinas. Dinas tersebut yaitu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro.
Nampak dari pantauan, Senin (4/3/2024) sebanyak 2 orang dipanggil untuk dimintai keterangan di Kejari setempat. Dua orang itu, Kepala Dinas (Kadis) DKPP Kabupaten Bojonegoro dan Bendahara DKPP.
Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro Helmy Elisabeth usai diperiksa mengatakan bahwa dirinya datang ke Kejari Bojonegoro untuk memenuhi undangan untuk dimintai keterangan.
"Ya, dimintai keterangan dan ini baru pertama kali," jawabnya.
Helmy, sapaan akrabnya, membenarkan jika Kejari Bojonegoro meminta keterangan terkait Program Petani Mandiri, namun ia tampak ragu-ragu menjelaskan mengenai tahun anggaran berapa yang ditanyakan pihak Kejaksaan kepadanya. "Tahun 2020 kalau gak salah," jawabnya singkat.
Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman paparkan materi yang ditanyakan kepada terpanggil yakni mulai dari proses pengajuan hingga pertanggungjawaban program yang didanai oleh APBD Pemkab Bojonegoro itu.
"Materi yang ditanyakan yakni proses mulai dari awal hingga pertanggungjawaban," kata Aditia.
Pihaknya belum dapat memastikan potensi kerugian atas dugaan korupsi Program Petani Mandiri tersebut, sebab baru pertama kali melakukan klarifikasi terhadap pihak DKPP. "Ini pemanggilan pertama dan hanya dilakukan terhadap dua orang saja," tambahnya.
Pada proses klarifikasi yang masih dalam tahap penyelidikan itu, pihaknya mengumpulkan keterangan mengenai Program Petani Mandiri tahun anggaran 2020 hingga 2023. "Masih penyelidikan, kita minta keterangan PPM dari tahun 2020 hingga 2023," pungkasnya
Editor : Khusni Mubarok
