JATIM MEMANGGIL – Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menghadiri rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (13/3/2024) di Ruang Paripurna Gedung DPRD Jl. Veteran No. 84 Bojonegoro. Dalam paripurna tersebut, Pj Bupati memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023.
LKPJ tahun 2023 yang dibaca di hadapan pimpinan dan anggota DPRD ini mengambil tema ‘Penguatan Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan melalui Pengelolaan Infrastruktur Mantap yang Berkelanjutan dan Tranformasi Digital dalam Semua Aspek Pembangunan’.
Pj Bupati Adriyanto menjelaskan, Kabupaten Bojonegoro memiliki target pendapatan tahun 2023 sebesar Rp 5,45 triliun dan terealisasi di atas target, yakni Rp 6,01 triliun atau setara 110,28 persen. Pendapatan ini meningkat dari dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 sebesar Rp 5,76 triliun dan pada 2021 sebesar Rp 5,90 triliun.
“Sedang target belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp 8,07 triliun dan terealisasi Rp 6,34 triliun, atau setara dengan 78,63 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati Adriyanto juga memaparkan capaian indikator makro, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 71,8. Juga angka kemiskinan menurun dari 12,21 persen tahun 2022 menjadi 12,18 persen tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 menurun dari 4,69 persen menjadi 4,63 persen.
“Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas pada tahun 2023 sebesar 2,47 persen,” terangnya.
Sedang inflasi Kabupaten Bojonegoro selama 3 tahun stabil pada kisaran 2-3 persen. Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro ditetapkan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah IHK (Indeks Harga Konsumen). Sedangkan Indeks Gini (IG) Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 0,283.
“Ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Bojonegoro semakin menurun. Hal tersebut ditandai dengan penurunan Indeks Williamson sejak 4 tahun terakhir yakni dari 0,5392 di tahun 2020 menjadi 0,23 di tahun 2023,” imbuhnya. Indeks Williamson sendiri adalah salah satu instrumen mengukur pembangunan wilayah suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi.
Sementara itu, untuk Indek Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Bojonegoro mengalami tren meningkat tiap tahun. Nilai IKUB dari tahun 2022 ke 2023 mengalami pengingkatan 1.15 poin, yakni sebesar 81,7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Bojonegoro Tahun 2023 lebih tinggi dari Tahun 2022, sebesar 90,98. Dan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 adalah 71,96 dengan kategori BB.
“Pemkab Bojonegoro akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berkesinambungan membangun komitmen bersama dalam menyusun anggaran daerah demi kesejahteranan sosial. Juga meningkatkan daya saing daerah,” tegasnya.
Selanjutnya, Pj Bupati juga memaparkan capaian indikator kinerja masing masing urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023. Yakni terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan, 2 unsur pendukung, 4 unsur penunjang, 1 unsur pengawasan, 1 unsur kewilayahan dan 1 unsur pemerintahan umum.
"Selain itu juga ada 12 capaian penghargaan nasional dan juga 12 prestasi regional yang diraih Bojonegoro selama tahun 2023," pungkasnya.
Editor : Khusni Mubarok
