JATIM MEMANGGIL - Bupati Aditya Halindra Faridzky tak ambil pusing dengan tudingan yang dilontarkan oleh Ketua DPRD Tuban H. Miyadi.
Tudingan tersebut terkait dana hibah bantuan sosial (bansos) bersumber dari APBD Tuban digunakan sejumlah Bacaleg Partai Golkar untuk kepentingan kampanye jelang pemilu 2024.
Bupati mempersilahkan untuk membuktikan dugaan dana hibah bansos digunakan untuk kepentingan politik praktis.
“Kalau dugaan ma terserah-terserah saja. Yang penting faktanya apakah itu terbukti apa tidak,” kata Bupati Tuban, Jumat (18/8/2023).
Bupati menyampaikan namanya baru dugaan dan belum tentu fakta itu terbukti. Sehingga, pendapat tersebut (DPRD, red) tidak masalah karena kebebasan berpendapat merupakan perwujudan dari sebuah demokrasi.
“Indonesia kan negara demokrasi, jadi tidak masalah lah kalau menyampaikan apapun,” terang Bupati Tuban.
Orang nomor satu di Kabupaten Tuban itu mengklaim penyaluran hibah bansos sudah sesuai track. Karena pemberian hibah sudah menggunakan data berbasis By Name By Address (BNBA), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Itu untuk masyarakat tergolong miskin dan sebagainya,” terang Bupati alumni Uniar tersebut.
Bupati menegaskan intinya tujuan hibah ini untuk masyarakat. Lalu selama ikhtiar pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat, maka wajar-wajar saja karena bukan untuk kelompok tertentu.
“Masjid, mushola, TPQ, Gereja, kita kasih semua, gak harus kelompok tertentu,” jelas Bupati Tuban.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tuban, H. Miyadi, mengendus adanya alokasi dana hibah bantuan sosial (bansos) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat digunakan bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Golkar untuk kepentingan kampanye jelang pemilu 2024.
Hal tersebut dipertegas H. Miyadi ketika sidang paripurna DPRD Tuban dengan sejumlah agenda gagal digelar, Selasa (15/8/2023). Tudingan politisi senior PKB itu langsung dibantah oleh Partai Golkar Tuban.
“Yang namanya kampanye itu ajakan untuk memilih calon tertentu, saya kira enggak ada itu mas. Yang terpenting bansos tersebut harus sesuai sasaran yang tepat,” jelas Suratmin yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tuban.
Editor : Redaksi
