JATIM MEMANGGIL - Dinamika menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) semakin menghangat. Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki, mengingatkan agar proses pencarian pemimpin PBNU tidak diarahkan menjadi politik paket yang mengunci pilihan sebelum forum resmi digelar.
Gus Zaki menilai Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi sehingga keputusan mengenai kepemimpinan harus tetap berada di tangan peserta melalui mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, dinamika pencalonan merupakan sesuatu yang wajar, tetapi tidak boleh sampai menggeser kewenangan Muktamar.
“Muktamar adalah forum tertinggi organisasi,” kata Gus Zaki, ditulis Sabtu (22/8/2026).
Karena itu, menurut dia, pilihan kepemimpinan harus lahir dari proses organisasi dan aspirasi peserta Muktamar.
Ia meminta seluruh pihak tidak terburu-buru membentuk konstruksi pasangan calon Ketua Umum dan Rais Aam.
Jika paket kepemimpinan telah ditentukan sebelum Muktamar, dikhawatirkan peserta hanya tinggal mengesahkan kesepakatan yang sudah dibuat di luar forum.
“Jangan sampai dikunci dalam paket, dan angan mendahului Muktamar," tegasnya.
Menurut Gus Zaki, peserta Muktamar memiliki mandat organisasi untuk menentukan siapa yang akan memimpin NU sekaligus merumuskan arah perjuangan organisasi ke depan.
Karena itu, kebebasan peserta dalam menentukan pilihan harus tetap dijaga sampai proses pengambilan keputusan berlangsung.
“Kita jangan terjebak politik paket,” ujarnya.
Pengasuh Ponpes Khozinatul Ulum Al-Azhar ini, menilai pertanyaan yang lebih penting bukan siapa yang berpasangan dengan siapa, melainkan siapa yang memiliki mandat untuk menentukan masa depan NU.
Dalam pandangannya, jawaban atas persoalan tersebut sudah jelas, yakni Muktamar melalui mekanisme organisasi. Dengan cara itu, hasil kepemimpinan yang lahir dari forum akan memiliki legitimasi yang kuat dan lebih mudah diterima seluruh struktur NU.
Gus Zaki juga meminta dinamika menjelang Muktamar tidak hanya dipenuhi pembicaraan mengenai konfigurasi kandidat. Menurutnya, para calon harus diberi kesempatan menyampaikan gagasan, rekam jejak pengabdian, serta agenda yang ditawarkan untuk membawa NU menghadapi tantangan ke depan.
“Yang penting gagasannya,” kata Gus Zaki, yang juga Rektor Institut Agama Islam (IAI) Khozinatul Ulum Blora.
Ia menilai peserta perlu melihat perjalanan organisasi dan kontribusi setiap kandidat, bukan sekadar membaca peta dukungan atau spekulasi mengenai paket kepemimpinan.
Pernyataan tersebut juga berkaitan dengan aktivitas sejumlah kandidat yang belakangan aktif melakukan silaturahmi ke daerah.
Gus Zaki menilai kunjungan ke PWNU, PCNU, pesantren, dan para kiai merupakan bagian dari tradisi organisasi yang tidak otomatis dapat dimaknai sebagai pembentukan paket politik.
“Silaturahmi itu bagian dari tradisi NU,” ujarnya.
Menurutnya, melalui pertemuan langsung, kandidat dapat mendengar persoalan daerah sekaligus menyerap aspirasi warga Nahdliyin.
Ia menilai komunikasi dengan struktur NU justru diperlukan dalam proses pencalonan. Kandidat perlu mengetahui persoalan yang dihadapi organisasi di tingkat bawah sebelum menawarkan gagasan mengenai arah kepemimpinan PBNU.
Namun, Gus Zaki memberikan batas yang tegas antara silaturahmi dan penguncian politik. Pertemuan dengan pengurus daerah, kata dia, seharusnya menjadi ruang dialog dan penjaringan aspirasi, bukan otomatis dianggap sebagai kesepakatan paket kepemimpinan.
“Jangan setiap pertemuan diterjemahkan sebagai paket,” katanya.
Ia meminta dinamika tersebut tetap dikembalikan kepada kewenangan Muktamar sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
Dalam konteks pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai calon Ketua Umum PBNU, Gus Zaki juga menegaskan tidak ada paket dengan kandidat Rais Aam tertentu.
Ia meminta pencalonan Gus Rozin dilihat dari proses pengabdiannya di NU serta perjalanan silaturahminya ke berbagai daerah.
“Gus Rozin tidak ada paket dengan calon Rais Aam mana pun,” tegasnya.
Menurut Gus Zaki, Gus Rozin telah lama berproses dalam organisasi dan melakukan komunikasi dengan PWNU maupun PCNU untuk menyerap aspirasi.
Ia menyebut perjalanan Gus Rozin ke berbagai daerah merupakan bagian dari proses organisasi. Dari pertemuan tersebut, Gus Rozin disebut mendengarkan persoalan yang disampaikan para kiai dan pengurus sekaligus menawarkan gagasan mengenai masa depan NU.
“Gus Rozin lahir dari proses organisasi,” ujar Gus Zaki.
Karena itu, menurut dia, pencalonan tersebut semestinya dinilai berdasarkan rekam jejak, gagasan, dan pengabdian, bukan semata-mata berdasarkan spekulasi dukungan dari pihak tertentu.
Gus Zaki juga menyinggung pentingnya menjaga jarak yang sehat antara urusan internal organisasi dan hubungan NU dengan pemerintah.
Ia menilai NU dan pemerintah tetap dapat bekerja sama dalam berbagai agenda kebangsaan, tetapi kerja sama tersebut tidak boleh masuk ke wilayah penentuan kepemimpinan internal NU.
“Pemerintah adalah mitra strategis NU,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa pilihan mengenai siapa yang memimpin NU tetap merupakan urusan internal organisasi.
Menurut Gus Zaki, kedua posisi tersebut tidak bertentangan. NU dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun bangsa sekaligus tetap mempertahankan kedaulatannya dalam menentukan kepemimpinan dan arah organisasi.
“NU harus berdaulat,” tegasnya.
Ia menilai kedaulatan tersebut penting agar hasil Muktamar memiliki legitimasi yang kuat di mata struktur organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Gus Zaki tidak ingin isu mengenai hubungan dengan pemerintah justru menutupi agenda utama Muktamar.
Menurutnya, perhatian peserta semestinya diarahkan kepada persoalan substantif yang menyangkut masa depan NU dan kebutuhan warga Nahdliyin.
Beberapa isu yang dinilai perlu mendapatkan perhatian antara lain kaderisasi, penguatan kelembagaan, kemandirian organisasi, pendidikan, pemberdayaan ekonomi jamaah, serta posisi NU dalam kehidupan kebangsaan.
Persoalan tersebut dinilai jauh lebih penting daripada sekadar membicarakan siapa dipasangkan dengan siapa.
“Bukan soal siapa dipaketkan dengan siapa,” ujarnya.
Bagi Gus Zaki, ukuran keberhasilan kepemimpinan NU adalah kemampuan organisasi menjadi semakin mandiri, kuat, bermartabat, dan dekat dengan jamaah.
Ia juga mengajak seluruh kandidat dan pendukungnya menghadapi perbedaan secara dewasa. Setiap figur harus diberi ruang yang proporsional untuk menjelaskan visi dan agenda sebelum peserta menentukan pilihan.
Sikap tersebut dinilai penting karena Muktamar NU ke-35 berlangsung dalam situasi kontestasi kepemimpinan yang cukup dinamis.
Sejumlah nama telah muncul dan melakukan konsolidasi maupun silaturahmi ke berbagai daerah menjelang forum yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Tambakberas, Jombang.
Dengan waktu menuju Muktamar yang semakin dekat, perdebatan mengenai konfigurasi kepemimpinan diperkirakan terus berkembang. Namun, Gus Zaki mengingatkan agar dinamika tersebut tidak membuat mekanisme organisasi kehilangan ruang.
Bagi dia, perbedaan pilihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi organisasi. Yang harus dijaga adalah agar seluruh proses tetap berlangsung sesuai aturan dan tidak ada keputusan penting yang seolah-olah telah ditetapkan sebelum Muktamar dimulai.
“Biarkan peserta Muktamar menjalankan mandatnya,” katanya.
Dengan demikian, siapa pun yang nantinya terpilih memiliki legitimasi yang bersumber dari forum resmi organisasi, bukan semata-mata dari kesepakatan informal sebelum Muktamar.
Muktamar ke-35 pada akhirnya bukan hanya soal pergantian figur di jajaran pimpinan PBNU. Forum tersebut juga menjadi momentum bagi NU untuk menentukan arah organisasi, memperkuat konsolidasi, dan menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah jamaah.
Karena itu, Gus Zaki berharap peserta tidak kehilangan fokus pada agenda besar tersebut. Kontestasi kepemimpinan harus tetap ditempatkan sebagai bagian dari proses untuk menghasilkan kepemimpinan terbaik bagi organisasi.
“NU harus semakin mandiri, kuat dan bermartabat,” ujarnya.
Ia juga berharap NU ke depan tetap dekat dengan jamaah serta mampu menjalankan khidmah bagi umat dan bangsa. Menurutnya, orientasi tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kepemimpinan pada Muktamar ke-35.
Dengan demikian, pesan Gus Zaki menjelang Muktamar NU ke-35 cukup jelas, silaturahmi boleh berjalan, pencalonan boleh berkembang, dan perbedaan gagasan merupakan keniscayaan.
Namun, keputusan akhir mengenai masa depan kepemimpinan NU harus tetap dikembalikan kepada Muktamar sebagai forum tertinggi organisasi.
