JATIM MEMANGGIL - Dukungan KH Said Aqil Siradj terhadap KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU turut membuka pembicaraan mengenai arah organisasi ke depan.
Mantan Ketua Umum PBNU dua periode tersebut menyatakan dukungan terhadap ikhtiar Gus Rozin maju dalam kontestasi kepemimpinan PBNU. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah seminar nasional beberapa waktu lalu.
Baca juga: Gus Rozin: Kader NU Harus Mendunia, Delapan Kader Jateng Diberangkatkan Kuliah ke Tiongkok
Di balik dukungan tersebut terdapat sejumlah gagasan yang dinilai memiliki titik temu, terutama mengenai penguatan pesantren, kemandirian jam'iyyah dan posisi Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan masyarakat sipil.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Gus Rozin sendiri membawa pengalaman panjang dalam dunia kepesantrenan dan struktur organisasi NU. Ia pernah menjadi Wakil Ketua LP Ma'arif PBNU periode 2010-2013, Ketua RMI NU Jawa Tengah periode 2013-2015 dan Ketua RMI PBNU periode 2015-2021.
Pengalaman tersebut kemudian berlanjut melalui keterlibatannya sebagai Ketua Majelis Masyayikh.
Karena itu, ketika Gus Rozin menjadikan pesantren sebagai salah satu agenda utama pencalonannya, gagasan tersebut memiliki kaitan dengan perjalanan pengabdiannya.
Menurut Gus Rozin, pesantren tidak boleh dipandang hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren merupakan salah satu basis sosial dan intelektual NU sekaligus ruang kaderisasi ulama dan santri.
“Pesantren adalah jantung Nahdlatul Ulama. Dari sanalah ulama dilahirkan, kader ditempa, dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah diwariskan,” katanya, ditulis Selasa (25/8/2026).
Ia mendorong penguatan pesantren dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, pendidikan, teknologi dan ekonomi.
Pengalaman Gus Rozin di RMI menjadi salah satu dasar gagasan tersebut. Selama memimpin RMI PBNU, sejumlah agenda kepesantrenan dikawal, termasuk proses lahirnya Undang-Undang Pesantren, Liga Santri Nasional, Gerakan Ayo Mondok, Hari Santri Nasional dan Apel Akbar Santri Nusantara.
Program lain seperti Gerakan Pesantrenku Bersih, Pesantren Keren, Satkor Covid RMI PBNU, Kado Lebaran untuk Guru Ngaji, Gerakan Pesantren Asuh bagi Anak Yatim Indonesia dan beasiswa LPDP bagi santri juga menjadi bagian dari kiprah tersebut.
Bagi Gus Rozin, pengalaman panjang di pesantren membuat agenda penguatan lembaga pendidikan tersebut harus ditempatkan sebagai pekerjaan berkelanjutan.
“Penguatan pesantren bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam satu periode. Ini merupakan proses panjang yang membutuhkan kesinambungan, kolaborasi dan komitmen bersama,” ujarnya.
Selain pesantren, Gus Rozin menyoroti pentingnya kemandirian jam'iyyah. Ia menilai NU harus memiliki kapasitas organisasi yang kuat dari tingkat pusat hingga bawah.
Menurutnya, PBNU tidak akan cukup kuat apabila struktur di tingkat cabang, pesantren dan jamaah tidak ikut berkembang.
“NU tidak akan besar kalau yang kuat hanya PBNU. Yang harus kita kuatkan justru cabang-cabangnya, pesantrennya, jamaahnya. Kalau mereka kuat, dengan sendirinya NU juga akan kuat,” katanya.
Baca juga: PWNU Jateng Kirim 8 Kader Kuliah ke Tiongkok, Program Dimulai dari Karantina Mandarin
Pandangan tersebut menekankan pentingnya pembangunan organisasi dari bawah. PBNU diharapkan tidak hanya menghasilkan kebijakan, tetapi juga mampu memastikan kebijakan tersebut memperkuat kapasitas jamaah dan struktur NU di daerah.
Kemandirian juga mencakup kemampuan organisasi mengelola sumber daya, mengembangkan kelembagaan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam relasi dengan pemerintah, Gus Rozin membawa gagasan NU sebagai shodiqul hukumah. NU dapat menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program kemaslahatan, tetapi tidak kehilangan independensi sebagai organisasi masyarakat sipil.
“NU harus bisa menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kemaslahatan masyarakat, tetapi tetap memiliki kemandirian sebagai kekuatan masyarakat sipil,” ujarnya.
Konsep tersebut menempatkan NU pada posisi yang tidak harus berhadap-hadapan dengan pemerintah, tetapi juga tidak kehilangan fungsi kontrol sosial.
NU dapat bekerja sama dalam pendidikan, pemberdayaan ekonomi, sosial dan pembangunan masyarakat, sementara sikap kritis serta kepentingan jamaah tetap menjadi bagian dari independensi organisasi.
Gagasan tersebut memiliki relevansi dengan pengalaman Said Aqil selama memimpin PBNU. Dalam periode kepemimpinannya, Gus Rozin juga berada di dalam struktur PBNU sebagai Ketua RMI.
Keduanya pernah bekerja dalam organisasi yang sama dan bersentuhan dengan berbagai agenda penguatan pesantren dan pendidikan NU.
Kini, menjelang Muktamar ke-35, Said Aqil memberikan dukungan terhadap pencalonan Gus Rozin. Dukungan itu menjadi salah satu bagian dari dinamika politik organisasi menjelang forum tertinggi NU tersebut.
Baca juga: 8 Kader NU Jateng Kuliah di Tiongkok, Gus Rozin Dorong Kader NU Berkiprah di Dunia
Namun, kontestasi muktamar tidak semata berbicara tentang pergantian figur di kursi Ketua Umum PBNU. Di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai agenda apa yang akan menjadi prioritas organisasi dalam periode berikutnya.
Dalam gagasan Gus Rozin, penguatan pesantren menjadi basis kaderisasi dan pendidikan. Kemandirian jam'iyyah menjadi modal kelembagaan, sedangkan posisi NU sebagai shodiqul hukumah menjadi tawaran mengenai bagaimana organisasi menjalankan peran kebangsaan.
Ketiga agenda tersebut kemudian saling berkaitan.
Pesantren membutuhkan organisasi yang kuat untuk berkembang. Organisasi membutuhkan jamaah dan struktur bawah yang mandiri. Sementara NU sebagai kekuatan masyarakat sipil membutuhkan kapasitas kelembagaan agar dapat bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi.
Rangkaian silaturahim Gus Rozin dengan jajaran NU di berbagai daerah menjelang Muktamar menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan tersebut.
Dengan dukungan Said Aqil, pencalonan Gus Rozin mendapatkan tambahan konteks dari figur yang pernah memimpin PBNU selama dua periode dan pernah bekerja bersama dirinya dalam struktur organisasi.
Muktamar ke-35 NU pada akhirnya akan menjadi forum untuk menentukan figur sekaligus arah perjalanan organisasi.
Para muktamirin akan dihadapkan pada berbagai pilihan mengenai masa depan NU, termasuk bagaimana mempertahankan kekuatan pesantren, memperkuat kemandirian jam'iyyah dan menempatkan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap relevan dalam kehidupan kebangsaan.
Editor : Ahmad Adirin